Kerajaan konstitusional
Bagian dari seri Politik |
Bentuk dasar dari pemerintahan |
---|
|
Monarki konstitusional atau kerajaan konstitusional adalah sejenis monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui Raja, Ratu, atau Kaisar sebagai kepala negara. Monarki konstitusional yang modern biasanya menggunakan konsep trias politica, atau politik tiga serangkai. Ini berarti raja adalah hanya ketua simbolis cabang eksekutif. Jika seorang raja mempunyai kekuasaan pemerintahan yang penuh, ia disebut monarki mutlak atau monarki absolut.
Saat ini, monarki konstitusional lazimnya digabung dengan demokrasi representatif. Oleh karena itu, kerajaan masih di bawah kekuasaan rakyat tetapi raja mempunyai peranan tradisional di dalam sebuah negara. Pada hakikatnya sang perdana menteri, pemimpin yang dipilih oleh rakyat, yang memerintah negara dan bukan Raja. Namun, terdapat juga raja yang bergabung dengan kerajaan yang tidak demokratis. Misalnya, sewaktu Perang Dunia II, Kaisar Jepang bergabung dengan kerajaan tentara yang dipimpin seorang diktator.
Beberapa sistem monarki konstitusional mengikuti keturunan; manakala yang lain melalui sistem demokratis seperti di Malaysia di mana Yang di-Pertuan Agong dipilih oleh Majelis Raja-Raja setiap lima tahun.
Ciri-ciri monarki konstitusional
[sunting | sunting sumber]Pendalaman teori | Monarki konstitusional | Monarki parlementer Monarki semikonstitusional |
Monarki mutlak |
---|---|---|---|
Kepala negara | Raja/Ratu | ||
Kepala pemerintahan | Perdana Menteri | Raja/Ratu | |
Kekuasaan kepala negara | terbatas | tidak terbatas | |
Masa jabatan kepala negara | seumur hidup | ||
Masa jabatan kepala pemerintahan | ditentukan jangka waktu (maksimal 2 periode) |
ditentukan pada keputusan Raja/Ratu | seumur hidup |
Kekuasaan negara | Hanya pemisahan | Pemisahan atau pembagian | |
Hak prerogratif untuk eksekutif | Perdana Menteri | Raja/Ratu | |
Hak kekuasaan wilayah negara | Perdana Menteri | Raja/Ratu | |
Hak pendapat menurut UUD/UU/peraturan diberlakukan/dicabut (termasuk UU pewaris tahta) |
Perdana Menteri | Raja/Ratu (hanya peraturan) | |
Tampilan kepala negara dalam kabinet | tidak (kecuali ada undangan Perdana Menteri) |
ya | |
Eksekutif tanggungjawab kepada legislatif | ya | tidak pernah ada | |
Eksekutif dijatuhkan legislatif | ya | tidak pernah ada | |
Pembubaran legislatif oleh eksekutif | ya | tidak pernah ada | |
Keputusan kepala negara | dapat diubah melalui legislatif | tidak dapat diganggu gugat (keputusan mutlak) | |
Keterlibatan kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih | tidak | ya | |
Keterlibatan anggota keluarga kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih/anggota eksekutif | tidak | ya | |
Rangkap jabatan kepala negara | tidak | ya | |
Pengusulan/Pengubah/Pengganti/Perbaikan UUD/UU/peraturan bersama dengan legislatif (termasuk UU pewaris tahta) |
Perdana Menteri | Raja/Ratu (hanya peraturan) | |
Pemilihan kepala negara | diwariskan turun temurun menurut UU | keputusan Raja/Ratu | |
Pemilihan kepala pemerintahan | dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung) |
ditunjuk Raja/Ratu | Merangkap sebagai Raja/Ratu |
Hukuman kepada kepala negara | ? | ||
Hukuman kepada kepala pemerintahan | Mosi tak percaya | dicabut Raja/Ratu | ? |
Lingkungan Istana Negara | pribadi | ||
Posisi elite/orang kaya | dianggap bangsawan/feodal |
Daftar negara-negara dengan sistem monarki konstitusional
[sunting | sunting sumber]Negara | Tanggal konstitusi terakhir | Tipe Monarki | Seleksi Monarki |
---|---|---|---|
1981 | Kerajaan | Suksesi yang diwariskan | |
1993 | Co-Prinsipalitas | Pemilihan uskup La Seu d'Urgell dan pemilihan Presiden Prancis | |
1901 | Monarki Konstitusional dan Demokrasi Parlementer | Suksesi yang diwariskan | |
1973 | Kerajaan | Suksesi yang diwariskan | |
2002 | Kerajaan | ||
1831 | Kerajaan; Monarki populer[1] | ||
1981 | Kerajaan | Suksesi yang diwariskan | |
2007 | Kerajaan | Suksesi yang diwariskan | |
1993 | Kerajaan | Dipilih oleh dewan takhta | |
1867 (terakhir diumumkan 1982) | Monarki Konstitusional dan Demokrasi Parlementer Federasi | Suksesi yang diwariskan | |
1953 | Monarki Konstitusional dan Demokrasi Parlementer | Suksesi yang diwariskan | |
1974 | Kerajaan | Suksesi yang diwariskan | |
1962 | Kerajaan | Suksesi yang diwariskan | |
1946 | Kaisar | Suksesi yang diwariskan | |
1952 | Kerajaan | ||
1962 | Emirat | Suksesi yang diwariskan, dengan persetujuan diarahkan Dewan Al-Sabah dan mayoritas Majelis Nasional | |
1993 | Kerajaan | Suksesi turun-temurun diarahkan persetujuan dari Komisi kepala[butuh rujukan] | |
1862 | Prinsipalitas | ||
1868 | Grand duchy | ||
1957 | Pilihan monarki; Monarki Federal | Dipilih dari sembilan Sultan secara keturunan dari negara-negara Melayu | |
1911 | Prinsipalitas | ||
2011 | Monarki Konstitusional Parlementer Bersatu | Suksesi yang diwariskan | |
1815 | Kerajaan | ||
1814 | Kerajaan | ||
1907 | Monarki Konstitusional dan Demokrasi Parlementer | Suksesi yang diwariskan | |
1975 | Kerajaan | Suksesi yang diwariskan | |
1983 | Kerajaan | Suksesi yang diwariskan | |
1979 | Kerajaan | Suksesi yang diwariskan | |
1979 | Kerajaan | Suksesi yang diwariskan | |
1978 | Kerajaan | Suksesi yang diwariskan | |
1978 | Kerajaan | ||
1968 | Kerajaan; Monarki konstitusional dan campuran mutlak | Suksesi yang diwariskan | |
1974 | Kerajaan | dipindahkan dari monarki semi-konstitusional ke monarki konstitusional | |
2016 | Kerajaan | Suksesi yang diwariskan | |
1970 | Kerajaan | ||
1978 | Kerajaan | Suksesi yang diwariskan | |
1971 | Pilihan Monarki; Monarki mutlak dari Federasi Konstitusional | Presiden dipilih oleh tujuh raja multak merupakan Supremasi Konsul Federal | |
1688 | Monarki Konstitusional dan Demokrasi Parlementer | Suksesi yang diwariskan |
Prancis pernah menggunakan sistem monarki konstitusional untuk masa yang singkat antara 1789-1792 dan antara 1815-1848.
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Belgium is the only existing popular monarchy — a system in which the monarch's title is linked to the people rather than a state. The title of Belgian kings is not King of Belgium, but instead King of the Belgians. Another unique feature of the Belgian system is that the new monarch does not automatically assume the throne at the death or abdication of his predecessor; he only becomes monarch upon taking a constitutional oath.